Gonjang-ganjing Stimulus hingga Pilpres AS Bayangi IHSG

Aditya Pratama, Jurnalis · Selasa 20 Oktober 2020 12:13 WIB
https: img.okezone.com content 2020 10 20 278 2296497 gonjang-ganjing-stimulus-hingga-pilpres-as-bayangi-ihsg-OfZLMK6amO.jpg Saham (Shutterstock)

JAKARTA - Belum jelasnya rencana pemberian stimulus ekonomi di Amerika Serikat (AS) disebut akan mempengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) beberapa hari ke depan. Padahal, pemilihan presiden di negeri Paman Sam akan berlangsung pada 3 November 2020 mendatang.

Head of Investment PT Reswara Gian Investa, Kiswoyo Adi Joe mengatakan, situasi ini masih akan sangat krusial dan mayoritas pihak meyakini bahwa stimulus ini tidak akan diberikan oleh Presiden Donald Trump sebelum pemilihan presiden.

 Baca juga: IHSG Diprediksi Menguat, Saham EXCL hingga WSKT Jadi Rekomendasi

"Karena ini sudah krusial tapi memang ini pilihan sulit bagi Trump karena ketika stimulus ini diberikan akan menaikkan pamor Demokrat karena memang stimulus ini idenya dari Demokrat dulu dibanding Republik," ujar Kiswoyo dalam acara Market Opening IDX Channel, Selasa (20/10/2020).

"Tapi kalau dia tidak meluncurkan stimulus takutnya suaranya jatuh, jadi mungkin ini dilema bagi Presiden Trump saat ini apalagi momen-momen krusial mau Pilpres," sambungnya.

 Baca juga: Pasar Modal Indonesia Menjanjikan hingga 2021

Kiswoyo menyebut, ke depan akan terjadi fluktuasi cukup tinggi bagi pergerakan IHSG. Selain stimulus di AS, pekan depan juga akan ada libur panjang dan akan mempengaruhi pergerakan IHSG.

"Bagaimana pun juga minggu depan kita long weekend, itu kita efektifnya kerja hanya dua hari, senin dan selasa, sehingga hal ini memang memicu mungkin di akhir minggu ini akan sedikit penyesuaian," kata dia.

 Baca juga: Rekomendasi MNC Sekuritas: Cermati Saham Berikut di Awal Pekan

Sementara itu terkait sentimen dalam negeri, dia menyebut aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja turut memicu kekhawatiran sendiri di pasar modal. Sebab, jalannya UU ini masih cukup panjang ke depannya.

"Karena setelah UU ini masih ada turunannya dari Perpres, Pergub, Peraturan bupati dan sebagainya itu kan masih panjang jalurnya dan jangan lupa kita ada Pilkada juga, sehingga bagi daerah-daerah pilkada ini mungkin bupati/wali kota yang sudah tidak menjabat lagi mungkin mereka akan cuek, jadi mungkin ini sedikit tamparan bahwa oke diatas sudah ada cepat prosesnya tapi di bawah-bawahnya bagaimana pelaksanaannya," ucapnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini