Kalbe Farma: Tunggakan Obat BPJS Kesehatan Tembus Rp200 Miliar

Giri Hartomo, Jurnalis · Selasa 20 Agustus 2019 18:36 WIB
https: img.okezone.com content 2019 08 20 278 2094427 kalbe-farma-tunggakan-obat-bpjs-kesehatan-tembus-rp200-miliar-hwnt6xiSca.jpg Ilustrasi: Foto Shutterstock

JAKARTA - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menyatakan hingga saat ini masih banyak rumah sakit yang melayani program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menunggak pembayaran obat.

Berdasarkan data dari perseroon, tunggakan obat dari rumah sakit yang melayani BPJS Kesehatan mencapai di atas Rp200 miliar. Angka ini terhitung tunggakan sejak tahun 2014 lalu.

 Baca Juga: Kalbe Farma Siapkan Belanja Modal Rp1,5 Triliun

Direktur Keuangan Kalbe Farma Bernadus Karmin Winata mengatakan, hingga saat ini pihaknya mash menunggu pembayaran utang obat dari rumah sakit terkait. Pihak rumah sakit menyebut jika terlambatnya pembayaran piutang obat dikarenakan BPJS Kesehatan hingga saat ini belum membayarkan tagihannya ke RS terkait.

Lambatnya pembayaran juga lantaran BPJS Kesehatan didera persoalan defisit sejak tahun pertamanya beroperasi hingga saat ini. Bahkan, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan tembus Rp28 triliun hingga akhir tahun nanti.

"Kami mencatat beberapa RS melakukan manajemen dengan baik, walaupun kondisi BPJS Kesehatan negatif (defisit). Jadi, sebetulnya mereka bisa jika mau melakukan pembayaran, tidak semuanya buruk," ujarnya saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (20/8/2019).

 Baca Juga: Sri Mulyani Naikkan Tunjangan Cuti Direksi BPJS Jadi 2 Kali Lipat

Bernadus meminta kepada pemerintah untuk segera membantu BPJS Kesehatan membayarkan tagihan kepada rumah sakit. Karena menurutnya, tunggakan pembayaran obat cukup mengganggu arus kas perseroan.

"Iya pasti ganggu dong, pasti menganggu, tidak mungkin tidak. Ujungnya nanti kalau kurang muncul itu pinjaman ke bank untuk menutup dan sebagainya," katanya.

 Obat

Meskipun begitu, Bernadus memberikan apresiasi ke pemerintah maupun BPJS Kesehatan untuk memperbaiki defisit dengan cara menaikan iuran. Sebagai gantinya, pemerintah yang mengongkosi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) berkomitmen menambah anggaran bantuan dari Rp26,7 triliun pada tahun ini menjadi Rp48,8 triliun pada tahun depan.

"Kenaikan anggaran (PBI) akan membawa dampak yang positif, terutama sekali dalam hal pembayaran-pembayaran tunggakan yang sudah jatuh tempo lama, bahkan boleh dibilang lebih dari 6 bulan kepada distributor yang ada dalam Kalbe Farma," katanya.

 Obat

Bernadus juga mengapresiasi upaya transparansi BPJS Kesehatan yang menyediakan informasi soal pencairan dana kepada RS. Dengan langkah tersebut, pihaknya bisa memantau pencairan dana dan segera melakukan penagihan ke RS terkait.

"Kami bisa jemput bola, tapi kembali lagi, kadang-kadang dari RS sendiri, karena satu dan lain hal menunda pembayaran," ucapnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini